JEJAKRIAU.CO(PEKANBARU)-Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi. Kebijakan ini dinilai sungguh tak berempati di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Pimpinan WIlayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Riau, H. Ahmad Tarmizi, Lc, MA menyatakan bahwa sikap PKS jelas menolak kenaikan harga BBM harga BBM.

“Hidup rakyat sudah sulit, harga-harga naik, dan akan bertambah sulit dengan naiknya harga BBM,” ungkapnya.

Saat ini, Ahmad Tarmizi meminta pemerintah fokus pada perbaikan ekonomi dan menyejahterakan rakyat. 

Sebelumnya, rakyat sudah terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai masalah harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. 

"Akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya," tukas Ahmad Tarmizi.

Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.

Masyarakat kecil akan lebih terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi.

“PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM,” tegas alumni MI Al-Fattah Pekanbaru yang juga Ketua DPW PKS termuda se-Indonesia ini.

Seperti diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter dan solar dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter. 

Kemudian juag harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, naik dari Rp12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter.